JAKARTA - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menolak rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang kini sedang digodok oleh Kepolisian RI dan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka mempertanyakan kebutuhan anggaran Rp 2,64 triliun yang diajukan oleh Polri. "Anggaran itu bertolak belakang dengan mengecilnya dana penanganan korupsi di kejaksaan negeri," kata anggota PJI, Reda Manthovani, di Jakarta kemarin.

Penurunan itu, kata Reda, terjadi