JAKARTA - Koalisi fraksi partai pendukung pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Mereka beralasan alasan revisi tidak mendesak dan hanya untuk mengakomodasi partai dengan kepengurusan ganda supaya bisa mengikuti pemilihan kepada daerah tahun ini.

"Kami nyatakan secara jelas menolak revisi ini," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, kemarin. "Kami tak akan mencampuri kon