Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terancam diputuskan lewat voting. Sampai saat ini masih ada perbedaan antara fraksi-fraksi di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri. Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dari Partai Golkar, Agun Gunandjar Sasmita, mengatakan ada dua poin yang masih diperdebatkan.

"Mengenai waktu penyelenggaraan dan mekanisme pilkada," kata Agun ketika dite