Inpres Konflik Sosial Dinilai Belum Perlu
JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat mempertanyakan rencana penerbitan instruksi presiden soal penanganan konflik sosial. "Ada potensi tumpang-tindih dengan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional," kata Mufti Makaarim, Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security, and Peace Studies, ketika dihubungi kemarin.
Selasa, 15 Januari 2013
JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat mempertanyakan rencana penerbitan instruksi presiden soal penanganan konflik sosial. "Ada potensi tumpang-tindih dengan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional," kata Mufti Makaarim, Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security, and Peace Studies, ketika dihubungi kemarin.
Mufti juga mempertanyakan urgensi inpres yang disebutkan sebagai bentuk pencegahan dan penindakan konflik sosial. "Potensi konflik be
...