JAKARTA - Koalisi organisasi masyarakat sipil dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta DPR tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Intelijen dalam paripurna hari ini. Mereka menilai rumusan draf yang ada masih mengandung sejumlah kelemahan dan berpotensi mengorbankan hak-hak masyarakat.

"Masih banyak pasal subversif," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta kemarin.

Koalisi organisasi masyarakat itu terdiri