JAKARTA Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyatakan pemberian wewenang penyadapan tanpa izin pengadilan kepada lembaga intelijen rawan disalahgunakan. Karena itu, tata cara penyadapan harus diatur dalam undang-undang tersendiri.

"Jangan sampai penyadapan dipakai untuk mematai-matai lawan politik yang mengkritik keras penguasa," kata Deputi Senior Elsam Zainal Abidin dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, kemarin

Elsam memberi tanggap