JAKARTA -- Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta pemerintah menjelaskan dengan terperinci informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Sebab, kata Bagir, informasi yang dikecualikan itu berpotensi membungkam pers untuk menyuarakan kepentingan publik.

Menurut Bagir, dalam undang-undang yang disahkan pada 2008 tapi baru berlaku awal Mei tahun ini tersebut ada sepuluh informasi yang dikecualikan. Informasi itu antara lain pro