JAKARTA -- Menjelang masa reses sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Maret hingga awal April, baru empat fraksi di parlemen yang menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Anggota Panitia Khusus Rancangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nursjahbani Katjasungkana, mengatakan empat fraksi itu adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan