JAKARTA -- Kaukus Perempuan Parlemen untuk Hak Asasi Manusia mengkritik sikap pemerintah yang tak membahas keterwakilan perempuan dalam penetapan calon terpilih melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang saat ini sedang dibahas.

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen untuk Hak Asasi Manusia, Eva Kusuma Sundari, menilai sikap itu menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen. "Tanpa persetujua