JAKARTA -- Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy menyatakan kasus korupsi sering terhambat masalah perizinan dari presiden. "Undang-undang mengatur harus ada izin dari presiden untuk memeriksa kepala daerah, baik sebagai saksi maupun tersangka," ujarnya di Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta kemarin. "Namun, selama ini proses mengurus izin dari presiden kerap memakan waktu lama."

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas