JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pendapat akhir Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menilai Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tak layak dipertahankan. Menurut dia, IPDN tidak perlu bubar, tapi harus dirombak dan disesuaikan dengan tuntutan desentralisasi yang memberikan banyak kewenangan kepada daerah.

"IPDN dibentuk pada era sentralisasi. Sekarang semua sudah desentralisasi. Karena itu, IPDN harus disesuaikan dengan desentrali