JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersulit proses izin dan pelayanan bagi penunggak pajak kendaraan mewah. Friestmount Wongso, anggota fungsional Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Koordinator Wilayah III KPK, mengatakan seluruh data pajak telah terkoneksi dengan identitas wajib pajak.

"Dari nama wajib pajak, akan keluar data diri dan semua usaha yang dimiliki. Kalau ada niat mengurus izin at