JAKARTA - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia kembali mengungkapkan ketidakberesan daftar pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Pusat Kajian Politik Sri Budi Eko Wardani mengatakan audit lembaganya atas daftar pemilih tetap menemukan 23,5 persen (sekitar 1,17 juta) warga Jakarta yang kehilangan hak pilih.

Menurut Sri, temuan itu kembali menegaskan bahwa pendataan pemilih yang dilakukan panitia pemilih