MAKASSAR - Wakil Ketua Badan Pekerja Anti-Corruption Committee Sulawesi, Abdul Kadir, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Makassar. Hal ini menyusul keputusan Kejari Makassar menghentikan penyelidikan tiga kasus korupsi baru-baru ini. "Kami mendesak Bidang Pengawasan Kejati melakukan asistensi maupun pemeriksaan. Harus dipastikan apakah penghentian kasus itu sesuai aturan atau tidak," kata dia