MAKASSAR -- Pemerintah Sulawesi Selatan menyatakan tidak setuju atas peringkat keenam yang diberikan untuk masalah dugaan pelanggaran hak asasi di Sulawesi Selatan. Sekretaris Pemerintah Provinsi Andi Muallim menilai data pengaduan yang diperoleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terlalu dangkal dalam pemberian peringkat tersebut. "Banyak pengaduan bukan berarti banyak pelanggaran," ujar Mualim saat membuka "Workshop HAM" di Makassar kem