Jajaran menteri bidang kesejahteraan rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tercatat paling banyak memiliki program dalam 100 hari kerja. Hampir semua merasa berhak mendapat rapor biru. Namun, klaim ini mengundang gugatan. Bukan soal realisasinya, melainkan urgensi dari program yang masuk rencana aksi 100 hari itu.

Deretan program itu dinilai berbagai kalangan tak menunjukkan sesuatu yang baru dan punya gereget--layaknya program tahun awal pem