Kepala Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) Hartono mengatakan kebutuhan untuk melanjutkan program rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut sangat besar.

Pasalnya, berbagai program tersebut tidak hanya dilakukan untuk menanam, tetapi juga untuk memberdayakan dan memampukan masyarakat, baik melalui ilmu pengetahuan dan kehidupan.

“Melihat apa yang sudah kami lakukan serta testimoni dari masyarakat, penting untuk melakukan pengelolaan gambut dan mangrove secara berkelanjutan,” ucap Hartono dalam konferensi pers usai kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Keuangan ke daerah rehabilitasi mangrove di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu.

Dengan demikian, kebutuhan itu perlu dipertimbangkan seiring dengan segera berakhirnya masa tugas BRGM bersamaan dengan periode jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024.

Hartono membeberkan program restorasi gambut BRGM telah berjalan selama lima tahun, sedangkan rehabilitasi mangrove baru berjalan selama satu tahun.

Adapun salah satu program rehabilitasi mangrove yang dimiliki BRGM yakni Desa Mandiri Peduli Mangrove.

Dalam program Desa Mandiri Peduli Mangrove, terdapat kegiatan sekolah lapang yang secara terus-menerus memperbarui teknik mengelola mangrove secara lebih baik, dengan masukan dari berbagai mitra.

Salah satu mitra tersebut yakni 14 universitas di wilayah kerja, termasuk universitas yang mempunyai keahlian untuk mengelola mangrove secara terintegrasi dengan perikanan.

Untuk periode 2020-2024, ia mengungkapkan Presiden Jokowi menambahkan tugas BRGM untuk merestorasi gambut seluas 1,2 juta hektare serta mempercepat rehabilitasi mangrove 600 ribu ha.

“Namun, sebetulnya luas mangrove yang perlu direhabilitasi itu sekitar 931 ribu ha seluruh Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, semua ekosistem mangrove ke depannya harus dikelola dengan baik, termasuk memulihkan yang telah terdegradasi.