Saat ini terdapat 3 (tiga) kondisi penganggaran pembiayaan petugas haji yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Pertama, dibiayai sepenuhnya oleh Pemda. Kedua, daerah membiayai sebagian dan ketiga, ada daerah yang tidak membiayai sama sekali atau petugas haji membiayai secara mandiri.

“Kondisi ini juga sempat kami diskusikan dengan Menteri Agama. Daerah berbeda-beda dalam membiayai petugas haji, menyebabkan penurunan kualitas dalam melayani jamaah haji, ada kecemburuan sesama petugas haji, menurunkan motivasi dan komitmen petugas haji,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1444 H/2023 M bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)di Masjid Kantor Sektor 6, Mekkah Arab Saudi, Minggu 25 Juni 2023. 

Fatoni mengatakan, perlunya dibuat payung hukum sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. “Bisa saja nanti substansi pengaturannya dimasukkan di dalam Permendagri tentang penyusunan APBD.” Dia pun meminta agar dilakukan sosialisasi kepada daerah pendampingan dan asistensi untuk daerah yang mengalami kendala dan belum menganggarkan petugas haji daerah dalam APBD.

Daerah berbeda-beda dalam membiayai petugas haji, menyebabkan penurunan kualitas dalam melayani jamaah haji.

Sementara itu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dijen PHU Kemenag) Hilman Latief menuturkan, tahun ini jamaah haji Indonesia yang lansia lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data yang ada di Kemenag menunjukkan, dari 203.320 orang jamaah reguler, tercatat 64.000 di antaranya masuk kategori lansia.

"Jamaah haji tahun ini, banyak lansia. Karena penggabungan jamaah haji tahun 2020, 2021 dan 2022. Tahun 2020 tidak ada haji karena covid dan tahun 2022 ada pembatasan usia,” kata Hilman. Maka penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/ 2023 M ini mengusung tema Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia."

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1444 H/2023 M digelar untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji tahun 2023 berjalan lancar, aman, sehat dan sukses. Selain itu, untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD) dan membahas permasalahan pelaksanaan haji dan umroh.

Rakor yang diselenggarakan di tanah suci Mekkah ini, dihadiri petugas haji daerah yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat dari Kemenag, Kemendagri, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kementerian/lembaga terkait.