Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumat, 3 Februari 2023. Hal ini sebagai bentuk upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, mengatakan, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun, sangat penting, dengan melaksanakan kegiatan dan anggaran dari awal tahun. "Perlu segera dilaksanakan kegiatan sejak awal tahun, pertama, karena uang  akan beredar di masyarakat, menggerakkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyatakat," kata Fatoni.

Kedua, pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun berarti pembangunan lebih cepat dimulai, sehingga kinerja pemerintah dan pembangunan daerah akan lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat, sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dan negara ditengah-tengah masyarakat. Ketiga, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga bisa dilaksanakan sejak awal tahun. 

"Keempat, daya saing daerah akan meningkat dan akan menarik investor. Kelima, semua itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kegiatan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Sorong, Jumat, 3 Februari 2023.

Kegiatan monev dan asistensi ini dilaksanakan di Kota Sorong, karena realisasi APBD Kota Sorong tergolong rendah. Realisasi pendapatan Kota Sorong Tahun 2022 sebesar 85,15 persen atau sebesar Rp 1,1 triliun. Sementara itu, realisasi belanja kota Sorong Tahun 2022 sebesar 81,18 persen atau sebesar Rp 923,15 miliar.

Pada monev dan asistensi, Fatoni menyampaikan sejumlah solusi dan strategi percepatan relisasi APBD Tahun Anggaran 2023. Pertama, melakukan pengadaan dini dimulai bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Kedua, melakukan percepatan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/Lembaga. Ketiga, percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). 

Keempat, penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang atau jasa tanpa menggunakan tahun anggaran. Kelima, percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun, diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. 

Keenam, pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Ketujuh, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang atau jasa. 

Kedelapan, pembentukan tim monitoring dan evaluasi, baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat secara periodik. Kesembilan, pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran. Kesepuluh, percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Kesebelas, melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. "Kemudian, mendorong peran APIP dalam melakukan Reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. Terakhir, meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK," ujar Fatoni.

Pada kegiatan ini, hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kasubdit Dana Otsus Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Tim teknis SIPD Ditjen Bina Keuangan Daerah. Selanjutnya, hadir pula Pj Walikota Sorong, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Sorong.