Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan pembiayaan infrastruktur kreatif atau Creative Infrastructure Financing (Creatiff) merupakan keharusan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurut dia, banyak skema pembiayaan infrastruktur yang berkembang dan terus digali. “Terutama dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan untuk mendorong serta mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur, terutama untuk percepatannya," ujarnya, Kamis, 1 Desember 2022.

Basuki menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya bisa diharapkan dari APBN, melainkan juga harus melibatkan investasi. "Bahkan nanti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara APBN hanya sekitar 20-30 persen. Sedangkan lainnya dari investasi baik dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ataupun investasi murni," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030. Fokus pembangunan pada tujuan SDG 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Kemudian tujuan SDG 11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan SDG 6 dan SDG 11, pemerintah menghadapi keterbatasan APBN. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran Rp2.058 triliun. Adapun kemampuan APBN 2020-2024 diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen pembiayaan dari total kebutuhan anggaran tersebut. Sisanya berasal dari skema pembiayaan kreatif lainnya melalui partisipasi sektor swasta.