Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim ke Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong di Papua Barat untuk mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan penanganan inflasi. Tim akan melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi kepada pemerintah kabupaten. 

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan kegiatan monitoring, evaluasi dan asistensi ini penting dilakukan. “Tujuannya untuk mengidentifikasi penyebab, permasalahan dan mencari solusi dalam percepatan penyerapan APBD, fasilitasi penganggaran penanganan inflasi, sosialisasi penyusunan anggaran 2023, penganggaran biaya tidak terduga dan dana bantuan sosial,” ujarnya dalam Workshop Pengendalian Inflasi Kabupaten Tambrauw dengan tema "Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitas Harga Dan Ketahanan Pangan", di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu, 19 November 2022. 

Turut hadir pelaksana harian Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Tim Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pejabat Bupati Tambrauw, Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw, Sekda Kabupaten Tambrauw, Assisten dan Staf Ahli Kabupaten Tambrauw, Kepala OPD Kabupaten Tambrauw, Camat dan Kepala Bagian.

Fatoni menguraikan realisasi APBD 2022 Kabupaten Tambrauw per 17 November 2022. "Kabupaten Tambrauw berada pada posisi ke empat terbesar se-Papua Barat dengan total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 963,15 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp 1,27 triliun,” tuturnya. 

Workshop Pengendalian Inflasi Kabupaten Tambrauw dengan tema "Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitas Harga Dan Ketahanan Pangan", di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu, 19 November 2022.

Adapun realisasi belanja daerah menempati posisi ke tiga terbesar se-Papua Barat. “Total realisasi belanja daerah sebesar Rp 770,49 miliar dari total belanja daerah Rp 1,24 triliun,” kata Fatoni.

Dia menjelaskan indikator utama penyebab realisasi APBD di Kabupaten Tambrauw. "Penyebab permasalahan APBD di Kabupaten Tambrauw yaitu, pertama target pendapatan khususnya PAD belum sesuai target,” ujarnya. 

Kedua, kata Fatoni, ketersediaan dana di kas daerah terbatas. Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Keempat, masih adanya keraguan OPD dalam melaksanakan kegiatan pengadaan. Kelima, masih sering melakukan perubahan kegiatan, karena perencanaan yang kurang matang. “Keenam, lambatnya proses lelang di beberapa OPD," tuturnya. 

Berdasarkan indikator tersebut, Fatoni menekankan kepada pemerintah daerah segera melakukan percepatan dan langkah-langkah strategis. Pertama, melakukan inovasi dan langkah strategis dalam pencapaian target pendapatan. Kedua, percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban. 

Ketiga, membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periodik secara konsisten dan terukur. Keempat, melaksanakan komitmen target realisasi belanja sampai dengan akhir November sekurang-kurangnya 85 persen. “Kelima, melakukan analisa evaluasi setiap pekan,” ucap Fatoni.