Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan di berbagai sektor yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, karena berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Kemudian, ditambah dengan situasi geopolitik yang terjadi saat ini, serta dampak dari perubahan iklim atau climate change yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi seluruh negara apabila tidak ditangani dengan solusiyang komprehensif.

Semua kondisi tersebut tentunya berdampak juga terhadap Indonesia. Tantangan yang datang seperti pandemi Covid-19 telah mampu diatasi oleh pemerintah Indonesia dengan baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistikpl per Agustus 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 terus menunjukan tren positif yaitu 5,44 persen (yoy) pada kuartal II tahun 2022.

Hal ini menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia memiliki ketahanan (resilience) atas kondisi dan goncangan yang terjadi. Saat ini, pemerintah uga tengah berupaya untuk mengatasi tantangan lainnya, yaitu upaya mengatasi dampak perubahan iklim untuk tetap memenuhi komitmen pencapaian SDGs.

Pembuktian dan komitmen Pemerintah Indonesia tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Indonesia dalam Paris Agreement yang ditegaskan dengan Dokumen Kontribusi Nasionalatau NDC terkini, yang menargetkan pengurangan gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional untuk dapat tercapai di tahun 2030, serta target Net Zero Emission untuk dapat dipenuhi pada tahun 2060.

Tentunya dalam mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia perlu dan telah melakukan identifikasi terhadap beberapa sektor yang kritikal untuk pengimplementasian langkah strategis dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Beberapa sektor tersebut antara lain Pertanian, Kehutanan atau Forestry and Other Land Uses (FOLU), Energi, Transportasi danPengolahan Limbah.

Berdasarkan studi dan analisa yang dilakukan, salah satu sektor yang menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar adalah di sektor Energi, yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU, dengan dampak hingga 60 persen dari totalel emisi karbon yang dihasilkan. Karena itu, transisi energi menjadi satu-satunya cara untuk menekan produksi emisi karbon tersebut.

Transisi energi akan berfokus pada phasing out atau early decommissioning PLTU yang tidak efisien serta pengalihan kebutuhan energi ke energi ramah lingkungan. Hal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk mempercepat gerak langkah pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager yang bertugas sebagai platform untuk mengelola berbagai sumber pendanaan transisi energi di tanah air. "Keputusan ini ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 275 tahun 2022," kata Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad.

Menurutnya, penunjukan PT SMI sebagai ETM country platform manager tidak lepas dari kesuksesan sebelumnya dalam mengelola platform blended finance SDG Indonesia One, yang didirikan sejak tahun 2018 lalu. Platform yang dikelola oleh PT SMI ini berhasil merangkul 35 mitra strategis untuk ikut mendanai proyek-proyek yang bertujuan mencapai SDGs di Indonesia.

"Harapannya, ETM country platform ini juga akan meraih keberhasilan sehingga dapat berdampak nyata pada pengurangan emisi karbon di Indonesia melalui agenda transisi energi," ujarnya.

PT SMI menyadari pentingnya kerjasama dan kolaborasi semua pihak untuk mendukung keberhasilan transisi energi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, melalui skema blended financing. "Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan transisi energi dalam rangka memberikan ketersediaan energi yang adil dan terjangkau sehingga dapat mencapai pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif," kata dia.