Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran bantuan sosial upah sebesar Rp 600 ribu diberikan pada ini. Bantuan diberikan kepada pekerja sebagai bantalan sosial pengalihan subsidi energi.

"Pekan ini sudah tersalurkan dari bank Himbara ke bank penerima. Jumat sudah tersalurkan kepada penerima," kata Ida Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 6 September 2022.

Saat ini sudah ada sekitar lima juta data calon penerima BSU tahap pertama dari total sekitar 14,6 juta penerima.

Ida menyampaikan data tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan akan diseleksi kembali Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan diberikan pemerintah kepada pekerja di seluruh Indonesia yang menjadi peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.

“Dari keseluruhan data memenuhi syarat ini akan disampaikan ke Kemnaker secara bertahap. Kemudian Kemnaker akan lakukan check and screening,” ujar Ida.

Penerima BSU bukan hanya pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, tapi juga pekerja yang mendapatkan gaji setara atau di bawah ketentuan upah minimum wilayahnya.

Menurut Ida, penerima BSU juga dikecualikan untuk aparatur sipil negara dan TNI-Polri. Pemberian bantuan ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu PKH atau bantuan presiden produktif usaha mikro pada tahun berjalan.

Syarat lainnya, yaitu pekerja yang mempunyai gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta atau senilai upah minimum kabupaten/kota seperti di DKI Jakarta juga berhak mendapatkan bantuan. “Kami berharap pemberian BSU ini tepat sasaran guna pertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ucapnya.

Ida menjelaskan kriteria penerima subsidi upah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022. BSU sendiri akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan  bank himpunan bank negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri dan BSI.

Adapun penerima bantuan sosial pada tahun lalu, kata Ida, tidak menutup kemungkinan akan menerima program BSU pada tahun ini. “Selama gajinya belum naik. Jadi patokannya bukan menerima atau tidak, tapi sudah sesuai dengan kriteria atau tidak,” kata Ida.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan akan segera menyalurkan bantuan setelah transferan Kementerian Keuangan diterima. “Berdasarkan pengalaman, kami menyalurkan bantuan sosial sejak 2020, kami akan upayakan maksimal dua minggu penugasan yang diberikan kepada PT pos akan kami selesaikan,” ujarnya.

Adapun Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menyatakan komitmen menyalurkan BSU sesuai data yang diterima pihaknya. “Kami berterima kasih atas kepercayaannya dan ini bisa sampai ke penerima melalui tabungan yang sudah disebutkan. Sekaligus ini bagian dari inkulsi keuangan yang bisa menambah jumlah penabung,” tuturnya.