Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat percepat satukan sistem dan data keuangan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan hasil pertemuan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Deputi Pencegahan KPK Koordinator Stranas PK KPK, Pahala Nainggolan dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Jumat 1 Juli 2022.

"Ini merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri, KPK dan BPKP," kata Fatoni.

Menurut Fatoni, kolaborasi BPKP penting dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. "Melalui penandatanganan MoU oleh BPKP, diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada pemda (pemerintah daerah) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang tersebar diseluruh provinsi.” Dia pun berharap, seluruh Kementerian dan Lembaga lain dapat bersama-sama ikut berkolaborasi demi mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia

Sementara itu, Pahala mengatakan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mewujudkan satu data Indonesia melalui penetapan aplikasi umum. Kementerian dan Lembaga perlu bersinergi untuk merangkul Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara nasional. 

Langkah ini disambut baik oleh Ateh, "BPKP siap untuk berkolaborasi dalam mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia. Praktek baik yang telah dilaksanakan (BPKP) selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal Satu sistem dan satu Data Indonesia" ujar dia.