Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melakukan akselerasi realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah. Percepatan penyerapan anggaran agar program yang direncanakan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Realisasi anggaran itu seperti komplikasi penyakit, kalau realisasinya macet semuanya berantakan, semuanya bermasalah,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, pada saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) bertajuk "Penguatan Kinerja Keuangan Pada Sekretariat DPRD tang Selaras Dengan Sistem Kerja DPRD", di Hotel Vasa, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 11 Juni 2022. 

Jika realisasi anggaran macet, kata dia, maka penggunaan produk dalam negeri seperti diserukan Presiden Jokowi akan macet. “Wong realisasinya macet bagaimana mau digunakan. Kalau realisasi anggaran macet, uang pemerintah daerah di bank juga menumpuk,” ujar Fatoni.  

Selain itu, rendahnya realisasi anggaran akan menyebabkan program pemulihan ekonomi tidak berjalan. Pelayanan terhambat dan pembangunan tidak bergerak. "Penyelesaian masalah, intinya cuma satu, yakni percepatan realisasi anggaran," ucap Fatoni. 

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Fatoni, APBD merupakan salah satu harapan mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Belanja anggaran daerah juga dapat memberikan stimulus pihak swasta yang mengalami kontraksi selama pandemi. 

Perihal anggaran pemerintah daerah yang disimpan di perbankan, Fatoni menilai bukan kesengajaan untuk memperoleh bunga atau keuntungan. Penempatan kas daerah di bank karena belum digunakan atau realisasi anggaran masih rendah. 

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri mendesak penyerapan anggaran dapat dirasakan masyarakat. “Bukan hanya berlomba-lomba dalam mencapai angka target di atas kertas. Namun semua layanan bisa dinikmati oleh masyarakat, dan layanan umum lebih efektif, efisien, adil, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujarnya. 

Fatoni mengatakan, Kementerian memonitor dan mengevaluasi realisasi APBD setiap pekan untuk mendorong percepatan realisasi anggaran. Tim Kementerian dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri diterjunkan ke daerah untuk memantau percepatan realisasi bersama dengan Kementerian Keuangan. 

Kementerian akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai realisasi APBD tertinggi, baik realisasi pendapatan, realisasi belanja dan peningkatan pendapatan. "Perlu dikejar realisasi anggaran. Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan direncanakan akan mengumumkan setiap bulan realisasi anggaran di daerah,” kata Fatoni.