Tahun 2021 Indonesia dan juga negara-negara lainnya, masih harus berhadapan dan mengatasi pandemi Covid-19. Sejumlah tantangan dihadapi pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tetap menjaga kinerja dan memberikan pelayanan terbaik di era tatanan normal baru.

Kemenkumham menetapkan sejumlah misi untuk mewujudkan visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, & Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” yang saat ini sudah menginjak tahun kedua.

Misi itu adalah, mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkutalitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia, mewujudkan layanan manajemen administrasi serta mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang professional dan berintegritas.

Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang besar dengan jumlah ASN sejumlah 61.327 orang serta 1.026 satuan kerja yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta beberapa perwakilan RI di luar negeri.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan Kementerian memiliki peran strategi dalam bidang hukum, antara lain dalam berbagai pelayanan kepada masyarakat, pembangunan hukum serta penegakan hukum. “Saya menyampaikan dihadapan seluruh jajaran Kementerian bahwa kinerja kita tidak boleh turun, justru di era tatanan normal baru, kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih produktif,” ujarnya.

Capaian kinerja itu diwujudkan dengan perolehan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun 2020, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi yang diraih dan dipertahankan sejak 2011.

Sejumlah inovasi dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap meningkatkan pelayanan di masa pandemi Covid-19. Seperti dalam pelayanan imigrasi, diterbitkan peraturan tentang lalu lintas orang asing dengan memperhatikan protokol kesehatan bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, izin tinggal online, serta visa online.

Di bidang pemasyarakatan, Kemenkumham memaksimalkan teknologi informasi dalam bentuk sidang online serta kunjungan online. Adapun di bidang Kekayaan Intelektual terdapat peningkatan penerimaan negara bukan pajak dengan melakukan inovasi pendaftaran online lokvit atau loket virtual. Pembuatan peraturan perundang-undangan, rapat pembahasan dengan DPR maupun harmonisasidilakukan  secara daring.

Di bidang reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM telah mendapatkan predikat WBK (wilayah bebas dari korupsi) sebanyak 72 satuan kerja dan WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani) sebanyak 11 satuan kerja.

Berbagai inovasi dan raihan prestasi itu, akan terus dilanjutkan dan dikembangkan Kementerian Hukum dan HAM pada 2022 untuk tetap produktif dengan menjunjung tata nilai PASTI (profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif).

PENGHARGAAN KEMENKUMHAM 2021

Peringkat 1 Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Peringkat 1 implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT).

Peringkat Kedua Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan nilai 95,97.

TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik; Pos Pengaduan HAM di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.

TOP 45 kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) aplikasi SIPKUMHAM

TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Aplikasi Verasi; (Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Secara Elektronik).

6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) mendapatkan predikat Ramah Anak, yaitu LPKA Kelas II Maros, Sulawesi Selatan, LPKA Kelas II Banda Aceh, Aceh, LPKA Kelas I Martapura, Kalimantan Selatan, LPKA Kelas II Ternate, Maluku Utara, LPKA Kelas I Tangerang, Banten, dan LPKA Kelas II Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Kemenkumham meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut.

Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan nilai 336,5 dan predikat "SANGAT BAIK” untuk penerapan system merit

Predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi 9 Kantor Imigrasi.

Penghargaan KPK atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi.

Bronze Winner: Anugerah Humas Indonesia 2021 Sub Kategori Website Terinovatif.

Top Leader On Digital Implementation Atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah.

Anugerah Konstitusi 2021, Terbaik Pertama Kementerian/Lembaga Teraktif dalam Persidangan Perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Aplikasi SIPKUMHAM memperoleh Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Peringkat I Satuan Kerja Teraktif Menerapkan Digipay Marketplace Oleh  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori  “Sangat Baik” Tahun 2020 terkait Pelayanan Terpadu AHU Online Oleh Kementerian PAN-RB.