SEJUMLAH pakar hukum tata negara mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengikuti dua putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas dan usia minimal pencalonan kepala daerah. Mereka khawatir kedua lembaga itu masih akan berakrobat, meski rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah batal terlaksana pada Kamis, 22 Agustus 2024. Baik DPR, pemerintah, maupun Komisi Pemilihan Umum dinilai bisa mendapat sanksi ji