PARUH kedua tahun lalu dihabiskan tim kantor perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Kalimantan Timur untuk menyaring laporan masalah pendaftaran hak tanah di area proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sejak 25 Juni 2022 hingga 27 Januari 2023, tim tersebut melaporkan cerita masyarakat dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara—mencakup enam kecamatan—yang gagal mengurus permohonan surat keterangan tanah (