JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan pada pekerjaan 13 badan usaha milik negara yang menerima suntikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) pada 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun. Pekerjaan-pekerjaan yang disokong duit negara tersebut masih belum dapat diselesaikan hingga rentang waktu pemeriksaan yang dilaksanakan auditor negara, yakni hingga semester I 2022. 

Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat ada aset denga