JAKARTA – Usulan penambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sebesar Rp 7-8 triliun dari semula Rp 23,9 triliun yang diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinilai bertolak belakang dengan langkah pemerintah mencadangkan anggaran kementerian serta lembaga untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. 

Apalagi pemerintah sedang berusaha menurunkan defisit Anggaran