JAKARTA - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meminta klarifikasi ihwal temuan transaksi mencurigakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, menuturkan rapat kerja bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dijadwalkan dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 21 Mar