JAKARTA — Kebijakan penganggaran pemerintah pada 2023 menuai kritik dari para ekonom. Di satu sisi, Kementerian Keuangan memblokir sementara 5 persen anggaran kementerian dan lembaga senilai Rp 50,2 triliun sebagai dana cadangan untuk kondisi darurat. Namun, di sisi lain, pemerintah terus membuat program baru yang sebelumnya tidak dianggarkan, seperti subsidi pembelian kendaraan listrik.

"Ini paradoks dan ironis. Kementerian dan lembaga dimi