JAKARTA – Berbagai lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan mempermasalahkan rancangan kebijakan baru Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memungkinkan pengubahan izin status zona inti kawasan konservasi laut untuk keperluan proyek strategis nasional (PSN).

Kebijakan yang akan dituangkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu merupakan regulasi teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan