JAKARTA – Ombudsman RI menyatakan kebijakan PLN menggunakan penghitungan rata-rata untuk menagih penggunaan listrik berpotensi berujung pada tindakan maladministrasi. Lembaga tersebut berencana melakukan audit khusus untuk menyelidikinya.

Anggota Ombudsman RI, Laode Ida, menuturkan skema penghitungan rata-rata bersifat spekulatif dan menimbulkan ketidakpastian. Menurut dia, tagihan listrik seharusnya memiliki penghitungan yang past