JAKARTA - Sejumlah kalangan memberi masukan untuk rancangan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dalam pertemuan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyoroti kelanjutan operasi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Dia menilai perlu ada batasan untuk jangka waktu penguasaan izin usaha pertambangan. Men