JAKARTA -  Sejumlah kalangan mempertanyakan langkah pemerintah menerbitkan aturan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Salah satu pasal mengenai perpanjangan kontrak batu bara pada aturan baru itu dinilai menabrak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. "Pemerintah seharusnya tunduk pada aturan yang ada," ujar pengamat hukum Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, kemarin.

Redi menuturkan UU Minerba sudah mengatur ketentuan mengenai