JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyesalkan langkah pemerintah yang merencanakan penawaran terbuka untuk 16 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Koordinator Jatam, Merah Djohansyah, mengatakan rencana penawaran ini bersifat sepihak lantaran pemerintah tidak berkoordinasi dengan pihak lain.

Menurut Merah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara m