JAKARTA – Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty, mengatakan telah menerima sejumlah laporan mengenai kewajiban menggunakan uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran tarif jalan tol.

Menurut dia, pengaduan tersebut antara lain soal biaya isi ulang atau top-up uang elektronik serta kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Para pekerja di gerbang tol khawatir akan ada PHK," kata dia di kantornya, kemar