JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, rencana pemerintah menerbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai penataan dan pembinaan pasar modern tidak tepat. Alasannya peraturan tersebut tidak mempunyai landasan hukum undang-undang yang jelas. Anggota KPPU Tajuddin Noersaid mengatakan, seharusnya pemerintah dan DPR mendahulukan pembuatan undang-undang perdagangan dan undang-undang pasar modern. "Kedua undang-undang ini akan men...