JAKARTA -- Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah tetap memegang komitmen melakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Hal itu dilakukan dengan atau tanpa ada perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Pembatasan harus tetap jalan pada 1 April. Kalau pemerintah tidak melaksanakan itu, berarti melanggar peraturan," ujar anggota Komisi dari Partai Golkar, Bobby Rizaldi, kemarin.

Menurut dia,