JAKARTA -- Pemerintah akan melaporkan sejumlah perusahaan perkebunan beserta oknum pelaku pengusaha perkebunan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Darori, menyatakan pelaporan itu didasarkan pada dugaan indikasi pelepasan kawasan hutan tanpa izin prosedural dan perambahan kawasan hutan.

"Pelanggaran menduduki kawasan tanpa izin dan penebangan kayu tanpa prosedur," katanya