Jakarta - Pemerintah berencana membuat manual kontrak badan usaha milik negara, mencakup hal-hal pokok yang harus ada di dalam kontrak yang layak. "Salah satunya ada exit mechanism yang jelas dan apa yang dilakukan jika kontrak terbentur sengketa," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Jakarta kemarin.

Pembuatan manual kontrak BUMN ini terkait dengan masih banyaknya kontrak badan milik usaha negara dengan pihak ketiga yang merugikan karena kont