GAGASAN Dewan Perwakilan Rakyat agar Gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden selayaknya ditolak. Usulan yang tercantum dalam Pasal 10 rancangan revisi UU DKJ inisiatif DPR tersebut mengkhianati cita-cita reformasi.

Revisi undang-undang yang mencederai demokrasi ini merupakan konsekuensi dari pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pada 15 Februari 2022, yang menetapkan ibu kota Indonesia baru di Kalimantan Timur. Dengan adanya ketentuan t