Penolakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia untuk kasus dugaan maladministrasi pemecatan Brigadir Jenderal Endar Priantoro merupakan pembangkangan undang-undang. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa komisi antikorupsi di bawah kepemimpinan Firli Bahuri kian arogan dan sewenang-wenang.

Endar melapor kepada Ombudsman pada 19 April lalu karena menganggap pemecatannya sebagai Direktur P