Setahun menjelang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum merusak kepercayaan publik. Alih-alih menjaga independensi, KPU malah berkongkalikong dengan Dewan Perwakilan Rakyat menyisipkan pasal-pasal kontroversial dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Aturan yang disahkan pada 17 April lalu itu menghilangkan kewajiban partai memenuhi kuota minimum calo