Pemerintah dan DPR jangan memaksakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada akhir tahun ini jika masih banyak pasal yang bermasalah. Kejar tayang pengesahan KUHP yang tergesa-gesa bisa merugikan masyarakat.

Keinginan untuk memiliki KUHP buatan Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 1970-an. KUHP yang berlaku sekarang mengadopsi begitu saja Wetboek van Strafrecht tahun 1881. Namun rancangan yang disia