Penghentian penyidikan kasus korupsi pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 kembali menunjukkan sisi buruk dualisme peradilan pidana kita. Tentara yang terlibat seharusnya diusut dan diadili di peradilan umum—seperti warga negara lainnya—bukan di jalur khusus peradilan militer.

Bau korupsi pengadaan tiga helikopter oleh TNI Angkatan Udara ini sejatinya sudah menyengat sejak awal. Pada 2015, Presiden Joko Widodo melarang rencana