Kontradiksi Klaim Penyederhanaan Birokrasi

Ketentuan yang mengharuskan rancangan peraturan menteri dan kepala lembaga mendapat persetujuan presiden menambah panjang alur birokrasi. 

Sukma N Loppies

Jumat, 27 Agustus 2021

Mungkin ini terjemahan harfiah pernyataan Presiden Joko Widodo ketika melantik kabinet periode kedua pemerintahannya bahwa “tidak ada visi menteri-menteri, yang ada hanya visi-misi presiden”. Kini, ia mewajibkan semua rancangan peraturan menteri mendapat persetujuannya sebelum disahkan. 

Peraturan yang diterbitkan pada awal Agustus 2021 ini membuat kekuasaan akan betul-betul terpusat di tangan Presiden. Ia akan mengurus hal-hal

...

Berita Lainnya