Gagasan Presiden Joko Widodo soal rekonsiliasi nasional tampaknya terlampau visioner untuk zamannya. Ketika banyak korban dan aktivis hak asasi manusia menuntut penegakan hukum dan penghentian impunitas bagi pelanggar HAM, Presiden justru menyetujui usul Kementerian Pertahanan untuk mengangkat dua pejabat eselon I yang memiliki catatan buruk sebagai penculik aktivis dan mahasiswa pada 1998.

Dua pejabat yang dipersoalkan adalah Br...