Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus merevisi secara menyeluruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sekalipun memakan waktu lama dan memerlukan proses yang berliku, langkah itu mesti ditempuh demi tegaknya hukum dan keadilan. Sudah lebih dari 400 orang menjadi korban undang-undang yang mengandung jebakan bagi kebebasan berekspresi itu.

Jebakan tersebut bersumber dari pasal karet yang multit